Categories
ENVIRONMENT

Banjir, Kenapa Kau Datang Saat Jakarta Lagi Krisis Kepemimpinan?

Sejumlah mobil terbawa arus banjir akibat hujan deras yang melanda Jabodetabek pada awal Januari 2020. (Foto: Jurnas.com)

Banjir besar yang melanda sebagian besar wilayah Jabodetabek -Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi- akibat hujan selama lebih dari 16 jam dari sore hari 31 Desember 2019 hingga menjelang tengah hari 1 Januari 2020- menelan korban jiwa dalam jumlah cukup besar dan disebut-sebut sebagai banjir terburuk dalam satu dekade terakhir.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) dari Pusat Krisis Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BPBD, TNI, POLRI, dan sumber lainnya, tercatat bahwa hingga 4 Januari 2020 jumlah korban banjir meninggal akibat banjir mencapai lebih dari 40 orang.

Korban meninggal terbanyak berada di Kabupaten Bogor, disusul Jakarta, Bekasi, Kota Bogor, dan Tangerang. Dari jumlah itu, 17 orang dilaporkan meninggal karena terseret arus banjir, 5 orang tertimbun longsor, 5 orang tersengat listrik, dan 3 orang terkena hipotermia atau kondisi di mana suhu tubuh manusia menurun secara drastis.

Sejarah banjir dan sikap pemimpin

Menurut catatan sejarah, banjir melanda ibukota Jakarta sejak ‘tempo doeloe’, sejak zaman kepemimpinan Jenderal Jan Pieterszoon Coen pada awal abad 17.

Karena itu dia mendirikan Batavia dengan konsep kota air (waterfront city), membangun kanal-kanal air meniru Amsterdam atau kota-kota lain di Belanda.

Pada masa kepemimpinannya banjir menggenangi permukiman warga akibat luapan Sungai Ciliwung, Cisadane, Angke dan Bekasi.

Ketika Belanda sudah meninggalkan Indonesia, banjir di wilayah Jakarta terus berlanjut.

Yang terparah -dari segi jumlah korban- terjadi pada awal tahun 2007 pada masa Gubernur Sutiyoso. Kala itu sekitar 60 persen wilayah DKI Jakarta terendam air dengan kedalaman hingga 5 meter akibat luapan sungai Ciliwung dan juga hujan local selama berhari-hari.

Menurut laporan, dedikitnya 80 orang dinyatakan tewas selama 10 hari banjir, dengan jumlah terbanyak di DKI Jakarta yang mencapai 48 orang, kemudian 19 orang di Jawa Barat, dan 13 korban meninggal di Banten. Penyebab utama adalah meninggal terseret arus, tersengat listrik, atau sakit.

Banjir memang bagian dari Jakarta. Tapi apakah pasrah pada kenyataan itu – tanpa mengambil langkah antisipatif- sebagai sebuah jawaban?

Tentu tidak tepat jika demikian.

Banjir sempat menghilng dari ibukota Jakarta selama kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok karena gencar dengan program mengatasi banjir.

Saat kepemimpinan Ahok, normalisasi sungai dan penguatan dinding-dinding saluran air dilakukan secara massif. Desedimentasi saluran-saluran air juga gencar dilakukan oleh pasukan oranye dan pasukan biru.

Ahok kalah dalam Pilgub tahun 2017 lalu dan kepemimpinan DKI Jakarta beralih ke tangan Anies Baswedan.

Dua tahun Anies memimpin, program-program normalisasi sungai tidak dilanjutkan. Alhasil, banjir kembali melanda Jakarta saat hujan pada akhir tahun 2019 hingga awal 2020.

Jadi, apakah Jakarta terendam banjir pada awal 2020 sebagai kegagalan Gubernur Baswedan?

Jawabannya bisa YA, bisa TIDAK.

Perhatikan baik-baik. Seandainya program normalisasi sungai, pembersihan saluran-saluran air yang dimulai pada masa kepemimpinan Ahok, dilanjutkan kemungkinan besar dampak banjir bagi Jakarta tidak separah yang baru saja terjadi.

Di sinilah letak kelemahan kepemimpinan Gubernur Baswedan: malu untuk melanjutkan program unggulan gubernur sebelumnya dan pada saat yang sama tidak menawarkan solusi yang efektif untuk mengatasi banjir.

Tapi kalau melihat secara objektif, sebagian daratan Jakarta memang sudah lebih rendah dari permukaan laut.

Dengan demikian kita juga tidak bisa menyalahkan pemimpin saat ini.

Saat ini dunia mengalami perubahan iklim. Hujan dan banjir yang terjadi di wilayah Jakarta dan sekitar adalah fenomena alam.

Akan lebih buruk jika tidak ada ‘breakthrough’

Menurut Heri Andreas, doktor dan peneliti dari Institut Teknologi Bandung (ITB), setiap tahun telah terjadi penurunan permukaan tanah dengan kedalaman mencapai 25cm di wilayah Jakarta Utara. Lebih lanjut Andreas mengatakan bahwa dalam 10 tahun terakhir, penurunan permukaan tanah telah mencapai 2,5 meter dan jika tidak dilakukan apa-apa, maka pada tahun 2050, 95% wilayah Jakarta Utara akan tenggelam.

Sebuah masalah serius bukan?

Itu artinya, siapapun yang memimpin Jakarta, tidak akan bisa mengakhiri masalah banjir ini, jika hanya pandai merangkai kata-kata (teori belaka) dan tidak mengambil lompatan besar (breakthrough) untuk mengatasi banjir di ibukota.

Banjir bukan ‘blessing in disguise’

Jika melihat sejarah banjir dan situasi saat ini, kita hanya bisa memaknai banjir awal 2020 ini sebagai sebuah sebuah berkat terselubung (blessing in disguise).

Kenapa awal yang  tampak buruk atau tidak menyenangkan ini disebut sebagai berkat?

Karena dalam perjalanan sejarah, setiap masalah besar melahirkan solusi. Semoga banjir yang melanda Jabodetabek pada awal tahun 2020 ini melahirkan berbagai langkah yang efektif untuk mengatasi agar hal buruk serupa tidak terjadi lagi. Paling tidak, jika banjir terus terjadi, dampaknya tidak lagi besar.

Kita berharap Gubernur DKI Jakarta tidak ngotot dengan pola kerjanya, tetapi membuka diri untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat, dalam hal ini dengan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang selama ini menangani normalisasi sungai di Jakarta dan sekarang sedang membangun beberapa waduk untuk menampung limpahan air dari dataran tinggi sehingga tidak menenggelamkan Jakarta dan sekitarnya.