Pasca Perppu Ormas, Muncul Katak Dalam Tempurung

Sharing is blessing....

Pro dan kontra muncul setelah Presiden Indonesia Joko Widodo menandatangani Perppu No.2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau ormas. Wiranto selaku Menko Polhukam sudah mengumumkannya kepada publik. By the way, Perppu itu singkatan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Jadi dia fungsinya menggantikan undang-undang sebelumnya UU No.7/2013 tentang Ormas.

Kehadiran Perppu Ormas lahir dari upaya untuk memerangi ormas-ormas yang ingin menegakkan khilafah karena bertentangan dengan Pancasila (Foto: utamanews.com)

Menurut para pakar, Perppu ini lebih luas karena mencakup banyak hal yang tidak terpikirkan ketika pembuat hukum mengesahkannnya menjadi UU beberapa tahun lalu. Ada banyak hal, misalnya berisikan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Ormas.

Dan asyiknya lagi, peraturan ini memudahkan pemerintah untuk membekukan sebuah organisasi kemasyarakatan, bahkan hanya dalam tempo tujuh hari. Legislasi sebelumnya tidak memungkinkan pemerintah untuk membubarkan ormas bermasalah dalam waktu yang relatif singkat.

Biasanya, Perppu itu lahir karena urgency (darurat). Daruratnya apa? Kita semua tahu bahwa ada banyak sekali gerakan yang muncul tiga tahun belakangan ini. Sebenarnya sudah lebih dari tiga tahun, bahkan sejak zaman reformasi. Radikalisme, ektrimisme, yang berubah menjadi tindakan-tindakan intoleran menjadi sangat jamak sejak reformasi.

Reformasi sangat baik. Tapi yang tidak baik adalah munculnya aksi-aksi radikal yang berujung pada terluka bahkan terbunuhnya orang lain gara-gara kebebasan yang terlalu diagung-agungkan.

Kebebasan berekspresi salah? Tidak. Itu adalah demokrasi. Dan reformasi ibarat humus dan lahan subur yang menghidupkan demokrasi di Indonesia. Namun sayangnya, banyak pihak menyalahgunakan kebebasan yang merupakan ciri khas dari negara demokrasi itu. Bahkan ada yang tidak menginginkan Pancasila dan ingin menggantikannya dengan ideologi dan sistem yang lain, yang berbasis agama….khilafah.

Maka muncullah gerakan-gerakan untuk menegakkan kilafah. Ujung-ujungnya, menggantikan ideologi Pancasila -yang merupakan darah dan daging negara Indonesia- beserta UUD 1945. Ini sangat berbahaya, berbahaya, berbahaya.

Diumumkannya Perppu Ormas No.2/2017 ini membawa angin segar lagi ke dalam ruangan NKRI yang sudah lama dipenuhi karbondioksida yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok dan individu-individu yang mengancam kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Soal PRO dan KONTRA?

Itu hal yang wajar. Namun bagi saya, yang menolak karena alasan politik belaka, membela kepentingan golongan tertentu, bukan karena kepedulian pada nasib bangsa ibarat katak dalam tempurung.

Mana ada sebuah keputusan besar tidak mendapat perlawanan? Tidak semua hal, apalagi keputusan yang menyangkut kehidupan banyak orang, bisa menyenangkan semua orang. Perbedaan adalah hal yang wajar dan sangat manusiawi.

Soal menganggap Perppu ini sebagai bentuk pengekangan kebebasan berkespresi dan berorganisasi, itu juga hal yang biasa. Tidak apa-apa, tergantung pada cara pandang, pengalaman, dan bagaimana melihat kondisi bangsa saat ini dan ke depan.

Bagi saya sendiri yang menyaksikan baik langsung maupun tidak langsung dampak dari aksi brutal kelompok-kelompok radikal -bukan hanya yang di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain- kehadiran Perppu ini cukup menyejukkan khususnya di tengah-tengah menjamurnya aksi-aksi intoleran dan kekerasan terhadap kelompok lain yang tidak se-ideologi.

Masa perppu yang dibuat dalam negeri ada aroma internasionalnya? Sudah pasti. Indonesia adalah negara yang sangat, sangat, sangat besar dengan perkiraan penduduk saat saya menulis ini mungkin sudah mencapi lebih dari 260 juta kepala. Kalau Indonesia aman tenteram, damai seperti angin sepoi-sepoi, dunia juga akan kagum.

Ada orang yang berpikir agak rumit tentang kehadiran perppu ini. Saya salut sama mereka karena konsisten memperjuangkan hak asasi manusia dan menyebut perppu ini mengganggu kebebasan berekspresi dan demokrasi. Pejuang HAM seperti mereka adalah pahlawan.

Namun bagi saya, kehadiran sebuah peraturan yang tegas adalah sebuah keharusan di negara yang majemuk ini. Peraturan yang tegas yang menyertakan ‘punishment’ atau hukuman bagi pihak-pihak yang merugikan, apalagi mencelakakan orang lain, sangat dibutuhkan pada saat ini.

Peraturan yang tegas itu mendidik sekaligus menyatukan, dan mendudukan semua orang pada posisi yang sama, dan membuat orang berkomunikasi dalam gelombang (wave length) yang sama.

Demikianlah catatanku yang lahir dari ‘kecemasan dan harapan’ sebagai seorang anak bangsa. 

Jakarta, 14 Juli 2017

 

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *