KPK, (Dewan) Perwakilan Rakyat Sesungguhnya

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mendapat “serangan” dari berbagai penjuru.

Sebelumnya komisi ini diserang sejumlah oknum di kepolisian. Jadi gantian saja polisi dan DPR dalam menggoyang KPK.

Tujuannya bisa dibaca dua arah, supaya adil. Pertama, agar taring KPK sedikit demi sedikit dikikis supaya tidak tajam lagi untuk menerkam koruptor. Kedua -yang belum jelas terlihat- adalah untuk menguatkan KPK. Saya ragu dengan argumen kedua ini karena menggoyang pohon dengan sekuat tenaga apalagi melibatkan skuad senayan, pohon itu bisa tercabut dari akarnya.

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Kuningan, Jakarta Selatan. (Foto: Sindonews)

Saya lebih cenderung melihat bahwa upaya-upaya yang dihadapkan kepada KPK adalah untuk menjatuhkan lembaga itu. Correct me if i’m wrong.

Sekarang, KPK ini dibidik lagi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan saya yakin itu untuk menjatuhkan lembaga anti rasuah itu, meskipun saya juga sangat yakin tidak semua karena di DPR masih ada banyak malaikat yang melindungi komisi ini.

Ribut-ribut bicara tentang angket terhadap KPK di televisi rupanya didengar juga oleh anak saya yang masih SD.

“Papa, angket itu apa sih?” tanya anak saya yang sebentar lagi masuk kelas 2 SD. Saya menjawab sekenanya saja siapa tahu anak SD ini bisa paham.

“Angket itu hak untuk mengadakan penyelidikan, atau mencaritahu suatu masalah tertentu. Kayak di film-film itu loh..ada polisi yang mencaritahu kenapa orang berkelahi atau kenapa ada kecelakaan. Atau kayak di sekolah, guru bertanya atau mencaritahu penyebab kenapa murid-murid pada terlambat datang ke sekolah. Atau kalau misalnya mobil mogok, papa keluar dari mobil dan cek apakah karena kurang bensin atau karena bannya pecah. Kayak gitu.

“Oh…gitu,” katanya lalu melanjutkan permainan mereka.

Hak angket memang tidak seperti dan sesederhana itu karena menyangkut penyelidikan atas pelaksanaan suatu kebijakan atau undang-undang yang ada hubungannya dengan perkara-perkara penting, strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Hak angket itu untuk menyelidiki sejauh mana kebijakan itu bertentangan dengan undang-undang.

Ribet memang.

Tapi dalam pertikaian DPR versus KPK ini saya semakin yakin bahwa ini bukan mencaritahu apa yang telah dilanggar oleh KPK melainkan bagaimana supaya KPK itu rontok, bahkan harus dibumihanguskan supaya tidak ada lagi petinggi-petinggi di republik ini meringkuk di balik jeruji besi, tidur lutut bertemu dagu dalam ruangan dan fasilitas yang serba minimalis.

Ini bukan kali pertama DPR ingin mendegradasi KPK, dikarenakan lembaga anti rasuah ini sudah memenjarakan banyak sekali anggota dewan, baik pusat maupun daerah.

KPK sudah melakukan yang terbaik untuk memenuhi tuntutan keadilan dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang mana hak-haknya sudah dirampas oleh para koruptor, yang mencuri uang rakyat. Dengan terus menerus melindungi uang rakyat dari perampasan oleh oknum-oknum koruptor, KPK menjalankan tugasnya sebagai pelindung uang rakyat.

Di negara yang masyarakatnya masih banyak yang hidup miskin, uang sangat penting. Keberhasilan menjaga uang itu tidak dicuri maling artinya keberhasilan menjalankan mandat rakyat.

Dan DPR?

Meskipun saya tidak menihilkan atau menyangkal kenyataan bahwa ada banyak anggota dewan yang jujur dan bekerja benar-benar untuk kepentingan rakyat, saya dengan percaya diri mengatakan bahwa dewan perwakilan rakyat yang sesungguhnya adalah KPK. Karena KPK sudah bekerja mati-matian, hingga mempertaruhkan nyawa mereka seperti yang dialami oleh Novel Baswedan.

Jika melihat dari prestasi itu saya lebih yakin bahwa KPK adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang sesungguhnya. Bukan yang nangkring di (sate) senayan…

Menurut Anda?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *